Proyeksi Inflasi Indonesia oleh OECD Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan inflasi Indonesia akan tetap dalam rentang target Bank Indonesia (BI). Pada 2025, inflasi diprediksi turun menjadi 1,9% karena terbatasnya tekanan permintaan dan harga energi yang rendah.
Namun, inflasi diperkirakan kembali naik menjadi 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027. Kenaikan ini didorong oleh normalisasi harga energi serta pelemahan nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga domestik secara bertahap.
Meski terjadi peningkatan, laju inflasi tetap berada dalam kisaran target BI yaitu 1,5–3,5%. Stabilitas inflasi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.
Baca Juga : “Prada Akuisisi Versace, Raksasa Mode Italia Bersatu“
Proyeksi Kebijakan Fiskal: Ekspansif pada 2025, Netral di Tahun Berikutnya
OECD memprediksi kebijakan fiskal Indonesia akan bersifat ekspansif pada tahun 2025. Penyebab utamanya adalah kenaikan belanja untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara.
Namun, tambahan belanja ini hanya sebagian dibiayai oleh pemangkasan di sektor lain. Secara keseluruhan, posisi fiskal diperkirakan kembali netral pada 2026 dan 2027.
OECD menegaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah perlu ditingkatkan, termasuk alokasi anggaran sosial yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan.
Rekomendasi OECD: Prioritaskan Efisiensi dan Tata Kelola Anggaran Publik
Dalam laporannya, OECD merekomendasikan perbaikan tata kelola investasi publik melalui perencanaan, evaluasi, dan pemantauan yang lebih baik. Langkah ini akan memastikan belanja infrastruktur benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
OECD juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem manfaat sosial dan mengalokasikan dana secara lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Penguatan tata kelola menjadi kunci agar anggaran infrastruktur mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif,” tulis OECD dalam laporannya.
Neraca Transaksi Berjalan Diprediksi Tetap Stabil Meski Ada Risiko Komoditas
OECD melihat defisit transaksi berjalan Indonesia hanya akan melebar sedikit pada 2025–2027. Namun, jika terjadi penurunan harga komoditas secara tajam, hal ini bisa menekan ekspor dan memperburuk neraca eksternal Indonesia.
Pelemahan rupiah sejak awal tahun juga berpotensi meningkatkan biaya impor dan memperbesar defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek.
OECD menilai risiko utama berasal dari volatilitas global, termasuk arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Tiongkok.
Proyeksi PDB Indonesia: Tetap Kuat, Ditopang Permintaan Domestik
Dalam laporan yang sama, OECD memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia tumbuh stabil sebesar 5% pada 2025 dan 2026. PDB akan meningkat menjadi 5,1% pada 2027 berkat kuatnya permintaan domestik.
Inflasi yang rendah dan perbaikan kondisi keuangan domestik akan mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Sementara itu, ketidakpastian global dan ketegangan perdagangan diprediksi akan menghambat ekspor.
Namun demikian, kesepakatan dagang bilateral Indonesia-Amerika Serikat dinilai sebagai katalis positif untuk arus investasi ke dalam negeri.
Investasi Swasta dan Dana Kekayaan Negara Jadi Penggerak Baru Ekonomi
OECD menilai pelonggaran kondisi keuangan domestik akan meningkatkan investasi swasta. Hal ini ditambah dengan peran strategis dana kekayaan negara baru yang mendanai proyek infrastruktur besar.
OECD juga mencatat bahwa stimulus fiskal dalam beberapa kuartal ke depan akan terus mendukung konsumsi swasta.
“Jika dana kekayaan negara dijalankan secara efektif, maka akan mendorong masuknya modal dan akselerasi proyek infrastruktur,” sebut OECD dalam proyeksi 2025.
Risiko Global: Ketidakpastian Kebijakan dan Perlambatan Tiongkok
OECD mengingatkan bahwa ketidakpastian global tetap menjadi ancaman serius bagi ekonomi Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar bisa terjadi jika arus keluar modal meningkat akibat perubahan kebijakan moneter negara maju.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia berpotensi menurunkan ekspor dan meningkatkan impor barang konsumsi murah dari China.
Risiko lain adalah potensi pelebaran defisit transaksi berjalan akibat naiknya biaya impor barang modal dan energi.
Program MBG dan Kebijakan Sosial Dapat Kurangi Risiko Sosial-Ekonomi
OECD juga memberi perhatian pada program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Program ini dinilai mampu mengurangi malnutrisi dan memperkuat fondasi kesehatan masyarakat sejak dini.
Namun, OECD menekankan pentingnya pengendalian biaya serta penargetan yang lebih baik agar belanja sosial tidak membebani fiskal secara berlebihan.
“Kebijakan sosial harus didesain dengan efisien agar mendukung produktivitas tanpa menambah tekanan fiskal,” tulis OECD dalam laporannya.
Reformasi Struktural Jadi Kunci Pertumbuhan Jangka Panjang
OECD menyatakan reformasi struktural masih dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reformasi terhadap aturan investasi asing, khususnya di sektor strategis seperti telekomunikasi dan transportasi, menjadi prioritas utama.
Selain itu, masih banyak tantangan seperti peraturan tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta koordinasi antarlembaga yang terbatas.
“Peningkatan iklim investasi akan sangat penting di tengah perubahan pola perdagangan global dan pergeseran rantai pasok,” tegas OECD.
Penguatan Fiskal dan Efisiensi Pajak untuk Dorong Investasi Publik
OECD mendorong perluasan basis pajak dengan mengurangi sektor informal yang masih mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia. Dengan basis pajak yang lebih luas, pemerintah bisa memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, energi bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Langkah tersebut juga akan mempercepat proses transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
“Indonesia perlu memperkuat pendapatan negara secara struktural agar tidak hanya bergantung pada komoditas,” kata OECD.
Baca Juga : “Keanggotaan Indonesia di OECD Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi“
