BI Beberkan Alasan Kredit Nganggur Capai Rp2.509 Triliun

Dunia Usaha Masih Wait and See di Tengah Ketidakpastian

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai undisbursed loan atau kredit yang belum ditarik mencapai Rp2.509,4 triliun per November 2025. Angka ini setara 23,18 persen dari total plafon kredit nasional. Tingginya nilai tersebut menunjukkan adanya keraguan pelaku usaha dalam merealisasikan pinjaman, meskipun bank sudah menyetujui kredit.

Menurut Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, kondisi ini mencerminkan lemahnya permintaan kredit dari sektor riil. “Dari sisi demand, dunia usaha masih bersikap wait and see di tengah ketidakpastian ekonomi dan prospek usaha ke depan,” ujarnya dalam Taklimat Media di Kantor BI, Jakarta (22/12/2025).

Undisbursed Loan Jadi Indikator Lemahnya Optimisme Bisnis

Fenomena undisbursed loan yang terus membesar mengindikasikan pelaku usaha belum siap mengakses pembiayaan perbankan. Banyak perusahaan masih mengandalkan dana internal sebagai strategi antisipatif terhadap risiko suku bunga tinggi dan volatilitas pasar.

“Banyak yang masih punya simpanan internal. Mereka pikir, daripada ngambil ke bank, lebih baik pakai duit sendiri. Apalagi kalau yield pinjaman dirasa masih tinggi,” kata Solikin.

BI menilai kondisi ini wajar, mengingat ketidakpastian ekonomi global masih membayangi. Hal ini membuat perusahaan cenderung menunda ekspansi dan lebih berhati-hati dalam mengambil utang baru, meski plafon pinjaman sudah tersedia.

Strategi Bank Indonesia: Dorong Permintaan Kredit dari Sisi Riil

Untuk mengatasi stagnasi penyerapan kredit, BI mengandalkan kebijakan makroprudensial dan komunikasi strategis. Fokus utama adalah mendorong kepercayaan pelaku usaha agar lebih berani memanfaatkan fasilitas kredit yang sudah tersedia.

“Kita pakai instrumen makroprudensial dan dikombinasikan dengan komunikasi untuk dorong sisi demand. Ini agar percepatan intermediasi kredit bisa terwujud,” ucap Solikin. Pendekatan ini mencakup sinergi kebijakan lintas lembaga seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, kebijakan kredit harus dirancang kredibel dan dikomunikasikan dengan baik agar pelaku usaha tidak merasa waswas. “Kalau pelaku usaha percaya, mereka lebih mudah ambil keputusan investasi atau ekspansi,” tambahnya.

Target Pertumbuhan Kredit Tetap 8 Persen pada Akhir Tahun

Meski menghadapi tantangan dari sisi permintaan, Bank Indonesia tetap memproyeksikan pertumbuhan kredit 2025 akan menyentuh angka 8 persen. Target ini diyakini realistis berkat kombinasi kebijakan insentif likuiditas dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.

“Pertumbuhan kredit tahun ini memang tak sekuat tahun lalu, tapi masih berada di jalur positif,” kata Solikin. Ia menjelaskan, faktor pelemahan terutama datang dari permintaan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya, bukan dari sisi perbankan.

Dunia Usaha Menahan Ekspansi, Tunda Realisasi Pinjaman

Pelambatan pertumbuhan kredit di 2025 sangat dipengaruhi oleh sikap konservatif pelaku usaha. Banyak perusahaan memilih menunda ekspansi dan belum melakukan pencairan kredit, meskipun mereka sudah mengantongi persetujuan pinjaman dari bank.

“Masih perlu dilihat lagi faktor-faktor dari sisi demand maupun supply. Tapi jelas, pertumbuhan kredit tidak sekuat tahun lalu,” jelas Solikin.

Kondisi ini juga mencerminkan kehati-hatian korporasi dalam merespons ketidakpastian makro, baik global maupun domestik. Strategi efisiensi menjadi pilihan utama pelaku usaha, termasuk dengan menahan pengeluaran berbasis utang.

Rumah Tangga Juga Menahan Diri Ambil Kredit Konsumsi

Tak hanya sektor korporasi, segmen rumah tangga pun menunjukkan kehati-hatian serupa. Permintaan terhadap kredit konsumsi belum menunjukkan lonjakan signifikan. Keputusan masyarakat untuk berutang sangat dipengaruhi keyakinan terhadap pendapatan masa depan.

“Dari hasil survei, ekspektasi penghasilan rumah tangga belum cukup kuat. Itulah kenapa konsumsi berbasis kredit masih tertahan,” kata Solikin.

Faktor ini membuat pertumbuhan kredit konsumsi tetap moderat sepanjang 2025. BI menilai perlu ada dorongan lebih kuat pada sisi optimisme konsumen agar kredit konsumsi bisa meningkat.

Insentif Likuiditas Perbankan Sudah Disiapkan BI

Bank Indonesia memastikan bahwa dari sisi pasokan, perbankan sudah diberi berbagai insentif agar mampu menyalurkan kredit. Namun, efektivitas insentif tersebut tetap bergantung pada kesiapan permintaan.

Gubernur BI Perry Warjiyo berkali-kali menekankan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada lemahnya permintaan kredit. “BI sudah berikan insentif banyak ke perbankan. Tapi kalau demand tidak menyerap, hasilnya ya tetap sama,” tegas Solikin.

Insentif yang diberikan antara lain melalui penyesuaian rasio giro wajib minimum (GWM), stimulus sektor prioritas, dan pelonggaran syarat kredit tertentu untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Sinergi Lintas Kebijakan Jadi Kunci Efektivitas Kredit

Selain insentif, BI memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam KSSK untuk menciptakan kebijakan yang menyeluruh dan kredibel. Sinergi ini penting agar dunia usaha tidak merasa khawatir terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Semua harus diorkestrasikan agar masyarakat tidak waswas. Kredit itu menyangkut kepercayaan. Kalau pelaku usaha yakin, baru mereka mau ekspansi,” ucap Solikin.

Upaya ini akan berlanjut pada 2026, dengan fokus pada peningkatan fungsi intermediasi dan penguatan pembiayaan produktif yang menyasar sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan UMKM.

Penutup: Percepat Realisasi Kredit Lewat Optimisme dan Stabilitas

Tingginya kredit nganggur di akhir 2025 menjadi cerminan tantangan besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Meski perbankan telah menyediakan ruang pembiayaan, dunia usaha dan masyarakat masih menahan diri. Sikap wait and see ini lahir dari ketidakpastian makro yang belum sepenuhnya reda.

Namun dengan strategi makroprudensial, sinergi lintas kebijakan, dan komunikasi aktif, BI berharap bisa mempercepat pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Target 8 persen pertumbuhan kredit di akhir tahun bisa dicapai, asalkan ada perbaikan keyakinan dari sisi pelaku usaha dan rumah tangga.

Langkah ke depan menuntut konsistensi arah kebijakan serta upaya menciptakan kondisi usaha yang kondusif, agar pembiayaan dapat mengalir optimal ke sektor riil, menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.