Pemerintah Tetapkan WFA Jelang Libur Nataru untuk Atasi Kepadatan
Pemerintah Indonesia mengimbau pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta selama 29–31 Desember 2025. Langkah ini ditempuh guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan sistem kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) demi mendukung kelancaran lalu lintas dan produktivitas kerja di akhir tahun. Kebijakan ini bersifat opsional dan disesuaikan dengan karakteristik industri masing-masing.
Baca Juga : “OJK Bentuk Departemen UMKM dan Keuangan Syariah, Ini Tugasnya“
Apindo Respons Positif, Namun Ingatkan Pentingnya Keberlanjutan Ekonomi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, merespons positif kebijakan WFA yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, dunia usaha mendukung imbauan tersebut, selama tidak mengganggu aktivitas dan keberlangsungan operasional ekonomi nasional.
“Kami tentu mendukung pemerintah soal WFA bagi ASN dan lainnya. Tapi, jangan sampai mengganggu jalannya ekonomi dunia usaha,” ujar Shinta kepada media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/12/2025), dikutip dari Antara.
Shinta menekankan bahwa fleksibilitas kerja tidak bisa diterapkan secara seragam. Banyak sektor usaha membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja secara langsung, seperti pabrik, perhotelan, serta pelayanan publik dan konsumen.
Tidak Semua Jenis Pekerjaan Cocok dengan Skema Work From Anywhere
Apindo menilai bahwa sistem WFA tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Industri yang bergantung pada kehadiran fisik pekerja—seperti manufaktur, retail, dan layanan makanan—memiliki tantangan tersendiri dalam menyesuaikan sistem kerja jarak jauh.
“Kalau dari sisi pengusaha, memang ada jenis pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan WFA,” tegas Shinta.
WFA dinilai lebih cocok untuk pekerjaan berbasis digital atau administratif yang tidak menuntut kehadiran langsung di lokasi kerja. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan fleksibel yang mempertimbangkan keberagaman sektor dan karakteristik usaha.
Menaker Imbau Perusahaan Tetap Bayar Upah Sesuai Ketentuan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFA tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja. Ia meminta perusahaan tidak memotong upah atau menjadikan WFA sebagai bagian dari cuti tahunan karena pekerja tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana biasanya.
“Terkait upah selama pelaksanaan WFA, kami imbau tetap diberikan sesuai dengan yang diterima saat bekerja di kantor atau sesuai perjanjian kerja,” ujar Yassierli dalam pernyataan resminya.
Ia juga menambahkan bahwa sistem pengawasan dan pengaturan jam kerja selama WFA menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal ini penting agar produktivitas tetap terjaga dan target kerja tetap tercapai.
Penyesuaian WFA Harus Perhatikan Kebutuhan Perusahaan
Dalam surat edaran yang dikeluarkan, Kementerian Ketenagakerjaan menekankan bahwa perusahaan diberi keleluasaan untuk menyesuaikan WFA sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengecualian berlaku bagi sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik atau bersifat esensial.
Sektor-sektor yang dikecualikan antara lain:
- Kesehatan dan rumah sakit
- Industri manufaktur dan produksi
- Perhotelan dan pariwisata
- Pusat perbelanjaan dan retail
- Industri makanan dan minuman
- Energi, transportasi, dan logistik
Fleksibilitas tersebut mencerminkan pendekatan adaptif pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi sekaligus mendukung kelancaran libur nasional.
ASN Diberi WFA 3 Hari Sesuai Edaran Kementerian PANRB
Kebijakan WFA bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/531/M.KT.02/2025. Surat tersebut menginstruksikan instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja selama tiga hari, mulai Senin 29 Desember hingga Rabu 31 Desember 2025.
Kebijakan ini merujuk pada dua aturan dasar, yakni:
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja ASN
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel
Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski pegawai bekerja dari lokasi yang berbeda, dengan pengawasan dan pelaporan kinerja yang tetap efektif.
Pemerintah Dorong Efisiensi Mobilitas Menjelang Puncak Libur Akhir Tahun
Penerapan WFA oleh pemerintah menjadi bagian dari strategi besar untuk mengelola mobilitas nasional selama periode Nataru. Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik dan wisatawan selama akhir tahun diprediksi meningkat signifikan, terutama di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Bali.
Dengan mendorong pekerja non-esensial untuk WFA, pemerintah berharap arus lalu lintas lebih terdistribusi dan tidak terjadi kepadatan berlebihan di jalan raya maupun bandara.
Tantangan Implementasi: Monitoring Produktivitas hingga Infrastruktur Digital
Meski kebijakan ini mendapat dukungan luas, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa di antaranya meliputi:
- Sistem pemantauan kerja yang belum merata di semua perusahaan
- Infrastruktur teknologi yang masih terbatas di daerah tertentu
- Potensi penurunan interaksi tim dan kolaborasi saat WFA berlangsung
Pemerintah dan perusahaan perlu menjamin bahwa WFA tidak menjadi alasan turunnya produktivitas, melainkan justru mendorong efisiensi kerja.
Penutup: Keseimbangan Fleksibilitas dan Produktivitas Harus Jadi Prioritas
Respons Apindo terhadap kebijakan WFA 29–31 Desember 2025 mencerminkan semangat kolaboratif antara dunia usaha dan pemerintah. Fleksibilitas kerja memang dibutuhkan, namun tidak boleh mengganggu roda ekonomi dan aktivitas sektor-sektor strategis.
Dengan pengaturan yang tepat, WFA bisa menjadi solusi win-win. ASN dan karyawan tetap produktif, masyarakat bisa menikmati libur tanpa kemacetan, dan ekonomi tetap berjalan stabil di penghujung tahun. Kebijakan ini menjadi cerminan bagaimana Indonesia tengah bertransformasi menuju pola kerja yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Baca Juga : “”











