Kemenperin Gandeng BKI-Iperindo Jamin Keselamatan Galangan

Kolaborasi Strategis untuk Tingkatkan Standar K3 Maritim

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sektor galangan kapal.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis bertema “Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal”, yang digelar di Kantor Pusat BKI, Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pimpinan industri dalam menerapkan praktik K3 yang lebih efektif.

Tingginya Risiko di Industri Galangan Kapal

Galangan kapal merupakan salah satu sektor dengan risiko kerja tinggi. Kegiatan seperti pengelasan, pemotongan baja, pengangkatan material berat, serta kerja di ketinggian dan ruang terbatas menempatkan para pekerja dalam kondisi rentan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Untuk itu, penerapan SMK3 yang konsisten menjadi kunci utama dalam mencegah insiden, menjaga produktivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional di bidang keselamatan kerja.

Pentingnya Kepemimpinan dalam Membangun Budaya Keselamatan

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam menciptakan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Menurutnya, transformasi budaya K3 tidak dapat berhasil tanpa komitmen kuat dari manajemen puncak.

“Peningkatan keselamatan harus dimulai dari kepemimpinan. Workshop ini menjadi momentum bagi para pemimpin untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan industri galangan kapal yang lebih aman,” ujar Arief, Selasa (6/1/2026).

Ia juga menambahkan bahwa BKI siap mendukung upaya peningkatan keselamatan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan kesadaran kolektif dalam industri maritim.

Bimbingan Teknis Sebagai Wadah Pembelajaran Kolaboratif

Kegiatan ini memberikan ruang dialog dan pembelajaran bagi para pelaku industri galangan kapal, khususnya dalam memahami implementasi SMK3 berbasis kebutuhan operasional. Melalui sesi interaktif, para peserta dapat bertukar pengalaman, membahas tantangan teknis, serta memperoleh strategi pengendalian risiko yang tepat guna.

Forum ini juga memperkuat peran BKI sebagai BUMN klasifikasi maritim dalam membina industri agar semakin adaptif terhadap isu keselamatan kerja.

Rangkaian Kegiatan Dilanjutkan secara Daring

Sebagai bagian dari kelanjutan program, BKI bersama Iperindo akan menggelar bimbingan teknis daring khusus untuk manajer dan staf K3 galangan kapal pada 26–27 November 2025. Pelatihan ini diharapkan menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai wilayah di Indonesia dan memperluas dampak penguatan sistem K3 nasional.

BKI Dukung Keselamatan Transportasi Laut Selama Libur Nataru

Selain berfokus pada industri galangan, BKI juga menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan transportasi publik. Pada akhir Desember 2025, Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, meninjau beberapa pelabuhan di Banten untuk memastikan kesiapan fasilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

“Melalui peran aktif dalam pemeriksaan dan pengawasan teknis, BKI berkomitmen menghadirkan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Benny, Rabu (31/12/2025).

Peninjauan tersebut mencakup Posko BKO Perhubungan Ciwandan dan Pelabuhan PT BBJ Bojonegara. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara BKI dan Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas angkutan laut selama periode padat.

Penguatan Sistem Klasifikasi Kapal dengan Pendekatan Berbasis Risiko

BKI juga memperkenalkan pendekatan baru dalam sistem klasifikasi kapal melalui Petunjuk Penilaian Risiko (PR) Bag.8, Vol.A. Pedoman ini menyasar kapal dan bangunan apung yang beroperasi di perairan domestik, termasuk sungai dan danau. Fokus utamanya adalah pada kapal eksisting yang perlu evaluasi berbasis risiko operasional.

“Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap potensi bahaya selama masa operasional kapal, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” jelas Arief Budi Permana, Rabu (5/11/2025).

Untuk mendukung implementasi pedoman ini, BKI meluncurkan sistem digital Dewaruci Risk-Based Assessment (RBA)—sebuah fitur dalam aplikasi Dewaruci yang mempermudah proses penilaian risiko bagi pemilik kapal.

Dengan Dewaruci RBA, proses identifikasi bahaya dan penetapan kontrol risiko menjadi lebih transparan, akurat, dan terdokumentasi secara digital. Ini merupakan bagian dari transformasi digital BKI untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan maritim nasional.

Transformasi Digital BKI untuk Industri Maritim Berkelanjutan

Digitalisasi layanan seperti Dewaruci RBA mencerminkan upaya BKI untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri maritim yang semakin kompleks. Selain mempercepat proses klasifikasi kapal, inovasi ini juga mendorong budaya keselamatan yang lebih kuat dan mendukung tujuan jangka panjang pemerintah dalam menciptakan transportasi laut yang berkelanjutan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan strategi peningkatan daya saing industri pelayaran Indonesia di tingkat global, di mana keselamatan dan efisiensi menjadi faktor kunci dalam meraih kepercayaan pasar internasional.

Penutup: Sinergi Lintas Sektor Kunci Menuju Industri Maritim Aman

Langkah kolaboratif antara Kemenperin, BKI, dan Iperindo menjadi contoh sinergi strategis dalam mewujudkan industri galangan kapal yang aman dan kompetitif. Dengan kepemimpinan yang kuat, digitalisasi sistem keselamatan, serta pelatihan berkelanjutan, sektor maritim Indonesia semakin siap menghadapi tantangan keselamatan kerja di era industri 4.0.

Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya soal teknis, melainkan budaya yang harus dibangun dari level tertinggi hingga lapisan operasional. Dukungan regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap pekerja di galangan kapal bisa bekerja dalam kondisi yang aman dan terlindungi.